Replikasi PPK
Berdasarkan
hasil survei awal pada bulan September 2006 melalui telepon dan
internet, PPK Mandiri atau program sejenis yang dikelola oleh
pemerintah daerah telah dilaksanakan di 22 provinsi dari 30 provinsi
lokasi PPK pada tahun 2006. Pelaksanaannya dilakukan secara beragam
disesuaikan kondisi di wilayah tersebut.
Pelaksanaan
PPK III sejak tahun 2005 mengharapkan adanya keberlanjutan melalui PPK
Mandiri. Pada kenyataannya beberapa daerah sudah mulai
melaksanakan program pemberdayaan sejenis. Contohnya
provinsi Riau yang telah melaksanakan Program Pengembangan Desa sejak
tahun 2005. Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten pun
ada seperti BEJAWA (Beguwai Jejamu Wawai) yang dilaksanakan oleh
kabupaten Lampung Tengah sejaka tahun 2005. Jumlah lokasi pelaksanaan
juga bervariasi antara satu kecamatan sampai dengan 20 kecamatan.
Demikian pula halnya dengan jenis kegiatan yang didanai dimana ada yang
open menu namun ada pula yang memilih jenis tertentu saja.
Adanya
kegiatan sejenis sudah menunjukkan bukti nyata adanya kesadaran akan
pentingnya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pendekatan pola partisipatif. Mungkin juga ini terjadi karena
pemerinrtah daerah melihat sisi positif dari pelaksanaan PPK. Untuk
merealisasikannya, peran konsultan di lapangan dalam melakukan
koordinasi, pendampingan dan pendekatan memiliki pengaruh yang tidak
sedikit sehingga tumbuh keinginan politis untuk mendukungnya.
PPK Mandiri
Berangkat
dari keberhasilan pelaksanaan PPK (1998-2007), sejumlah Pemerintah
Daerah (Pemda) tertarik untuk mengadopsi mekanisme dan skema
pemberdayaan masyarakat PPK. Bahkan, beberapa daerah memiliki inisiatif
untuk mereplikasi program PPK seutuhnya dan menjalankan program
tersebut di wilayah yang belum mendapatkan bantuan PPK secara swadaya
(mandiri, dengan dana yang dialokasikan sendiri dari daerah, baik dana
untuk pendampingan (pengadaan konsultan) maupun Bantuan Langsung untuk
Masyarakat (BLM). Ini merupakan prestasi tersendiri bagi PPK dan Pemda
yang bersangkutan. PPK telah menjadi sebuah program pemberdayaan
masyarakat yang menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan berbasis
masyarakat di daerah-daerah.Berikut ini adalah daftar kegiatan program PPK Mandiri yang dijalankan/ dikelola sendiri oleh Pemda Provinsi dan Kabupaten di seluruh tanah air.
|
Nama Daerah
|
Nama Program
|
|
Sumatera Barat
|
PPK
Mandiri Provinsi; PPK untuk kecamatan pemekaran (Solok); Block Grant
Program Pengembangan Nagari (Sawahlunto Sijunjung); PPK Mandiri,
Pelestarian Adopsi PPK (Pasaman); PPK Mandiri (Solok Selatan dan
Pesisir Selatan)
|
|
Riau
|
Program Pengembangan Desa; BP2D (Pelalawan); Program Desa Mandiri (Inhil); Program otonomi Desa (Rokan Hulu)
|
|
Kepulauan Riau
|
PPK Mandiri (Natuna)
|
|
Jambi
|
PPM (Sarolangun)
|
|
Sumatera Selatan
|
PPK
Mandiri Provinsi; PPK Mandiri Khusus Simpan Pinjam untuk Perempuan
(Lahat dan Banyuasin); PPK Mandiri (Muba, Musi Rawas, OKU Timur)
|
|
Lampung
|
Beguwai Jejamu wawai (Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang); PPK Mandiri (Way Kanan)
|
|
Banten
|
PPK Mandiri Provinsi; PPK Mandiri (Serang)
|
|
Jawa Barat
|
PPK Mandiri (Cianjur); DAK Produk (Sumedang); Imbal Swadaya (Bogor); Desa Percontohan (Garut); PPK-IPM (Semua kabupaten)
|
|
Jawa Tengah
|
PPK Mandiri (Semarang dan Magelang); Adopsi PPK (Demak)
|
|
Jawa Timur
|
Gerakan
Terpadu Pengentasan Kemiskinan; Program Pengembangan Terpadu antar
Wilayah Desa; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bangkalan); Program
Pembangunan Desa (Lamongan); PPK Mandiri (Ponorogo)
|
|
Bali
|
PPK Mandiri (Seluruh Bali)
|
|
Nusa Tenggara Barat
|
PPK Mandiri (Lombok Barat)
|
|
Nusa Tenggara Timur
|
Program Pemberdayaan Masyarakat (Kupang)
|
|
Kalimantan Selatan
|
Gerbang
Mastakin; Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (Tanah Bumbu);
Gerakan Membangun Desa (Kotabaru); Gemas Bangdes (Tapin)
|
|
Kalimantan Tengan
|
PPK Mandiri (Kotawaringin Timur); PPK Mandiri Khusus usaha Ekonomi Produktif (Kotawaringin Barat)
|
|
Kalimantan Timur
|
Program Pengembangan Masyarakat Desa (Bulungan)
|
|
Sulawesi Selatan
|
PPK Mandiri (Luwu Utara, Luwu Timur dan Pangkep)
|
|
Sulawesi Tenggara
|
PPK Mandiri (Buton, Kolaka, Konawe, dan Konawe Selatan)
|
|
Sulawesi Tengah
|
PPK Mandiri (Parigi Moutong)
|
|
Sulawesi Utara
|
PPK Mandiri (Minahasa Selatan)
|
|
Maluku Utara
|
PPK Mandiri (Halmahera Barat)
|
|
Papua
|
PNPM Mandiri-Respek (dari dana Otsus)
|
|
Papua Barat
|
PNPM Mandiri Respek (dari dana Otsus)
|
P2SPP
Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) merupakan
program yang digagas Tim Koordinasi PPK Nasional sebagai upaya nyata
untuk melembagakan sistem pembangunan partisipatif dalam skala yang
lebih luas, yang juga diterapkan dalam program pembangunan reguler di
daerah. P2SPP diluncurkan Mei 2006. Sebagaimana dasar pemikiran awal, ruang lingkup P2SPP meliputi pemantapan peran aparat pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui setrawan, mengupayakan pengintegrasian prinsip dan prosedur pemberdayaan masyarakat (dalam hal ini prinsip dan prosedur PPK) kedalam sistem pembangunan reguler, pemberian stimulan berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) di tingkat kabupaten, serta memfasilitasi review Peraturan Daerah yang mengakomodir upaya pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis masyarakat.
P2SPP kemudianditawarkan ke sejumlah lokasi dengan persyaratan dan siklus kegiatan berikut:
1. Kabupaten lokasi PPK dengan kinerja baik 2. Memiliki komitmen tinggi dalam mendukung program 3. Bersedia memberi kontribusi 25% dari BLM Rp 4 miliar 4. Bersedia menyediakan dana Pendampingan Administrasi program (PAP) sekurang-kurangnya 5% dari total BLM di Kabupaten
Lokasi P2SPP 2006
Program ini telah disambut oleh empat kabupaten di Indonesia, yaitu:
1. Batanghari, Jambi;
2. Boyolali, Jawa Tengah;
3. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara; dan
4. Ngada di NTT
Hasil Keempat kabupaten itu mampu melaksanakan P2SPP dengan hasil yang memuaskan. Dalam waktu kurang dari satu tahun, sejak Mei 2006, pelaksanaan P2SPP di empat kabupaten lokasi PPK hingga Desember 2006, telah mendanai lebih dari 200 kegiatan di bidang sarana prasaranan, ekonomi produktif dan simpan pinjam, serta kegiatan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan:
1. Batanghari, Jambi;
2. Boyolali, Jawa Tengah;
3. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara; dan
4. Ngada di NTT
Hasil Keempat kabupaten itu mampu melaksanakan P2SPP dengan hasil yang memuaskan. Dalam waktu kurang dari satu tahun, sejak Mei 2006, pelaksanaan P2SPP di empat kabupaten lokasi PPK hingga Desember 2006, telah mendanai lebih dari 200 kegiatan di bidang sarana prasaranan, ekonomi produktif dan simpan pinjam, serta kegiatan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan:
* Membuka/ memperbaiki akses warga terhadap sarana prasarana dasar di perdesaan
* Bersama masyarakat membangun 17 unit jalan, 7 jembatan, 10 drainase dan irigasi,
* Pengadaan 22 unit box duiker, bronjong dan talud * Kegiatan ekonomi: membiayai 50 kegiatan peningkatan usaha ekonomi mikro
* Membangun 1 unit pasar desa
* Bidang pendidikan: membangun/ rehab 53 gedung sekolah
* Mendanai kegiatan pendidikan lain: pengadaan meubelair, beasiswa dan honor guru
* Kesehatan: membangun 11 unit polindes dan 25 unit sarana air bersih
* Pengadaan 22 unit box duiker, bronjong dan talud * Kegiatan ekonomi: membiayai 50 kegiatan peningkatan usaha ekonomi mikro
* Membangun 1 unit pasar desa
* Bidang pendidikan: membangun/ rehab 53 gedung sekolah
* Mendanai kegiatan pendidikan lain: pengadaan meubelair, beasiswa dan honor guru
* Kesehatan: membangun 11 unit polindes dan 25 unit sarana air bersih
Rencana Selanjutnya
Melihat
keberhasilan tersebut, pada 2007 terdapat empat kabupaten lain yang
tertarik untuk menerapkan P2SPP di daerah mereka. Dengan demikian,
terdapat delapan kabupaten yang turut menyelenggarakan P2SPP
ini, yakni:
1. Batanghari, Jambi;
2. Boyolali, Jawa Tengah;
3. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;
4. Ngada di NTT
5. Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan;
6. Jombang, Jateng;
7. Tabanan, Bali; dan
8. Tapanuli Induk di Sumatera Utara
Informasi Lanjut: Pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk turut menerapka P2SPP di daerah masing-masing dapat berkoordinasi langsung dengan Tim Koordinasi PPK/ Ditjen PMD, Depdagri, melalui:
Sekretariat Nasional PPK (PNPM Mandiri Perdesaan)
Ditjen PMD - Depdagri
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta 12510
Tel. 021 79191648 Fax. 021 79196118
Email. ppkpmd@yahoo.com
1. Batanghari, Jambi;
2. Boyolali, Jawa Tengah;
3. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;
4. Ngada di NTT
5. Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan;
6. Jombang, Jateng;
7. Tabanan, Bali; dan
8. Tapanuli Induk di Sumatera Utara
Informasi Lanjut: Pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk turut menerapka P2SPP di daerah masing-masing dapat berkoordinasi langsung dengan Tim Koordinasi PPK/ Ditjen PMD, Depdagri, melalui:
Sekretariat Nasional PPK (PNPM Mandiri Perdesaan)
Ditjen PMD - Depdagri
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta 12510
Tel. 021 79191648 Fax. 021 79196118
Email. ppkpmd@yahoo.com
Leave a comment