Sehubungan dengan penetapan Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013 yang akan menjadi acuan bagi seluruh program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan tahun 2013, maka dengan ini kami sampaikan Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri T.A. 2013 sebagai bahan konfirmasi bagi setiap kabupaten/kota selaku penerima bantuan PNPM Mandiri.

Konfirmasi dari daerah diharapkan dapat segera disampaikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra selaku Ketua Kelompok Kerja Pengendali PNPM Mandiri, dengan tembusan kepada Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM/Bappenas, serta Kementerian/Lembaga pengelola masing-masing program, selambat-lambatnya tanggal 13 Agustus 2012

Adapun Daftar Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013 adalah :

Buku Lengkap - Daftar Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013

A. Surat Pengantar Indikasi Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013

B. Penjelasan Indikasi Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013

C. Indikasi Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013

Sedangkan file untuk masing-masing propinsi dapat diunduh terpisah pada daftar berikut :

1. Nanggroe Aceh Darussalam
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatera Selatan
7. Bengkulu
8. Bangka Belitung
9. Kep Riau
10. Lampung
11. Banten
12. DKI Jakarta
13. Jawa Barat
14. Jawa Tengah
15. DI Yogyakarta
16. Jawa Timur
17. Bali
18. Nusa Tenggara Barat
19. Nusa Tenggara Timur
20. Kalimantan Barat
21. Kalimantan Tengah
22. Kalimantan Selatan
23. Kalimantan Timur
24. Sulawesi Utara
25. Sulawesi Tengah
26. Sulawesi Selatan
27. Sulawesi Tenggara
28. Gorontalo
29. Sulawesi Barat
30. Maluku
31. Maluku Utara
32. Papua Barat
33. Papua

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments

 

Rencana Kerja

Usulan Kegiatan

Evaluasi Kemajuan

Rekap Konsultan

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments

Cara Kerja PPK/ PNPM-Perdesaan

PPK/PNPM-Perdesaan memiliki kesamaan tujuan, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan dalam sebuah siklus kegiatan. Tahap-tahapan tersebut adalah:

• Diseminasi Informasi dan Sosialisasi. Tahapan ini dilakukan dalam beberapa cara: lokakarya di berbagai level pemerintahan, hearing anggota legislatif di berbagai jenjang, dan forum-forum musyawarah masyarakat. Setiap desa dilengkapi Papan Informasi sebagai salah satu media (penyebaran) informasi. Membuka kerjasama dengan berbagai pihak (media massa, NGO, akademisi, anggota dewan).
• Proses Perencanaan Partisipatif.Dilaksanakan mulai dari tingkat dusun, desa dan kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa (FD) untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. FD mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk membahas kebutuhan dan prioritas usulan desa. Dengan difasilitasi FD, masyarakat desa bermusyawarah menentukan jenis kegiatan yang akan diusulkan mewakili desa. Program menyediakan tenaga konsultan sosial dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
• Seleksi Proyek di Tingkat Desa dan Kecamatan.Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan antardesa (kecamatan) untuk memutuskan usulan prioritas dan layak didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. Forum antardesa terdiri dari wakil-wakil dari desa. Pilihan proyek adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan.
• Masyarakat Melaksanakan Proyek.Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa-desa yang terdanai. Fasilitator Teknis program akan mendampingi TPK dalam mendisain prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja umumnya berasal dari desa penerima manfaat.
• Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan.Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam pertemuan terbuka di desa, yakni sebelum proyek mencairkan dana tahap berikutnya. Pada pertemuan akhir, TPK akan melakukan serah terima proyek kepada masyarakat, desa, dan Tim Pemelihara kegiatan.

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments

Replikasi PPK

Berdasarkan hasil survei awal pada bulan September 2006 melalui telepon dan internet, PPK Mandiri atau program sejenis yang dikelola oleh pemerintah daerah telah dilaksanakan di 22 provinsi dari 30 provinsi lokasi PPK pada tahun 2006. Pelaksanaannya dilakukan secara beragam disesuaikan kondisi di wilayah tersebut.

Pelaksanaan PPK III sejak tahun 2005 mengharapkan adanya keberlanjutan melalui PPK Mandiri. Pada kenyataannya beberapa daerah sudah mulai melaksanakan program pemberdayaan sejenis. Contohnya provinsi Riau yang telah melaksanakan Program Pengembangan Desa sejak tahun 2005. Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten pun ada seperti BEJAWA (Beguwai Jejamu Wawai) yang dilaksanakan oleh kabupaten Lampung Tengah sejaka tahun 2005. Jumlah lokasi pelaksanaan juga bervariasi antara satu kecamatan sampai dengan 20 kecamatan. Demikian pula halnya dengan jenis kegiatan yang didanai dimana ada yang open menu namun ada pula yang memilih jenis tertentu saja.

Adanya kegiatan sejenis sudah menunjukkan bukti nyata adanya kesadaran akan pentingnya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pola partisipatif. Mungkin juga ini terjadi karena pemerinrtah daerah melihat sisi positif dari pelaksanaan PPK. Untuk merealisasikannya, peran konsultan di lapangan dalam melakukan koordinasi, pendampingan dan pendekatan memiliki pengaruh yang tidak sedikit sehingga tumbuh keinginan politis untuk mendukungnya.

PPK Mandiri

Berangkat dari keberhasilan pelaksanaan PPK (1998-2007), sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) tertarik untuk mengadopsi mekanisme dan skema pemberdayaan masyarakat PPK. Bahkan, beberapa daerah memiliki inisiatif untuk mereplikasi program PPK seutuhnya dan menjalankan program tersebut di wilayah yang belum mendapatkan bantuan PPK secara swadaya (mandiri, dengan dana yang dialokasikan sendiri dari daerah, baik dana untuk pendampingan (pengadaan konsultan) maupun Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM). Ini merupakan prestasi tersendiri bagi PPK dan Pemda yang bersangkutan. PPK telah menjadi sebuah program pemberdayaan masyarakat yang menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat di daerah-daerah.
Berikut ini adalah daftar kegiatan program PPK Mandiri yang dijalankan/ dikelola sendiri oleh Pemda Provinsi dan Kabupaten di seluruh tanah air.

Nama Daerah	Nama Program
Sumatera Barat	PPK Mandiri Provinsi; PPK untuk kecamatan pemekaran (Solok); Block Grant Program Pengembangan Nagari (Sawahlunto Sijunjung); PPK Mandiri, Pelestarian Adopsi PPK (Pasaman); PPK Mandiri (Solok Selatan dan Pesisir Selatan)
Riau	Program Pengembangan Desa; BP2D (Pelalawan); Program Desa Mandiri (Inhil); Program otonomi Desa (Rokan Hulu)
Kepulauan Riau	PPK Mandiri (Natuna)
Jambi	PPM (Sarolangun)
Sumatera Selatan	PPK Mandiri Provinsi; PPK Mandiri Khusus Simpan Pinjam untuk Perempuan (Lahat dan Banyuasin); PPK Mandiri (Muba, Musi Rawas, OKU Timur)
Lampung	Beguwai Jejamu wawai (Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang); PPK Mandiri (Way Kanan)
Banten	PPK Mandiri Provinsi; PPK Mandiri (Serang)
Jawa Barat	PPK Mandiri (Cianjur); DAK Produk (Sumedang); Imbal Swadaya (Bogor); Desa Percontohan (Garut); PPK-IPM (Semua kabupaten)
Jawa Tengah	PPK Mandiri (Semarang dan Magelang); Adopsi PPK (Demak)
Jawa Timur	Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan; Program Pengembangan Terpadu antar Wilayah Desa; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bangkalan); Program Pembangunan Desa (Lamongan); PPK Mandiri (Ponorogo)
Bali	PPK Mandiri (Seluruh Bali)
Nusa Tenggara Barat	PPK Mandiri (Lombok Barat)
Nusa Tenggara Timur	Program Pemberdayaan Masyarakat (Kupang)
Kalimantan Selatan	Gerbang Mastakin; Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (Tanah Bumbu); Gerakan Membangun Desa (Kotabaru); Gemas Bangdes (Tapin)
Kalimantan Tengan	PPK Mandiri (Kotawaringin Timur); PPK Mandiri Khusus usaha Ekonomi Produktif (Kotawaringin Barat)
Kalimantan Timur	Program Pengembangan Masyarakat Desa (Bulungan)
Sulawesi Selatan	PPK Mandiri (Luwu Utara, Luwu Timur dan Pangkep)
Sulawesi Tenggara	PPK Mandiri (Buton, Kolaka, Konawe, dan Konawe Selatan)
Sulawesi Tengah	PPK Mandiri (Parigi Moutong)
Sulawesi Utara	PPK Mandiri (Minahasa Selatan)
Maluku Utara	PPK Mandiri (Halmahera Barat)
Papua	PNPM Mandiri-Respek (dari dana Otsus)
Papua Barat	PNPM Mandiri Respek (dari dana Otsus)

P2SPP

Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) merupakan program yang digagas Tim Koordinasi PPK Nasional sebagai upaya nyata untuk melembagakan sistem pembangunan partisipatif dalam skala yang lebih luas, yang juga diterapkan dalam program pembangunan reguler di daerah. P2SPP diluncurkan Mei 2006.
Sebagaimana dasar pemikiran awal, ruang lingkup P2SPP meliputi pemantapan peran aparat pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui setrawan, mengupayakan pengintegrasian prinsip dan prosedur pemberdayaan masyarakat (dalam hal ini prinsip dan prosedur PPK) kedalam sistem pembangunan reguler, pemberian stimulan berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) di tingkat kabupaten, serta memfasilitasi review Peraturan Daerah yang mengakomodir upaya pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis masyarakat.
P2SPP kemudianditawarkan ke sejumlah lokasi dengan persyaratan dan siklus kegiatan berikut: 
1. Kabupaten lokasi PPK dengan kinerja baik 2. Memiliki komitmen tinggi dalam mendukung program 3. Bersedia memberi kontribusi 25% dari BLM Rp 4 miliar 4. Bersedia menyediakan dana Pendampingan Administrasi program (PAP) sekurang-kurangnya 5% dari total BLM di Kabupaten

Lokasi P2SPP 2006 Program ini telah disambut oleh empat kabupaten di Indonesia, yaitu:

1. Batanghari, Jambi; 
2. Boyolali, Jawa Tengah; 
3. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara; dan 
4. Ngada di NTT
Hasil  Keempat kabupaten itu mampu melaksanakan P2SPP dengan hasil yang memuaskan. Dalam waktu kurang dari satu tahun, sejak Mei 2006, pelaksanaan P2SPP di empat kabupaten lokasi PPK hingga Desember 2006, telah mendanai lebih dari 200 kegiatan di bidang sarana prasaranan, ekonomi produktif dan simpan pinjam, serta kegiatan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan:

* Membuka/ memperbaiki akses warga terhadap sarana prasarana dasar di perdesaan * Bersama masyarakat membangun 17 unit jalan, 7 jembatan, 10 drainase dan irigasi, 
* Pengadaan 22 unit box duiker, bronjong dan talud * Kegiatan ekonomi: membiayai 50 kegiatan peningkatan usaha ekonomi mikro
* Membangun 1 unit pasar desa
* Bidang pendidikan: membangun/ rehab 53 gedung sekolah
* Mendanai kegiatan pendidikan lain: pengadaan meubelair, beasiswa dan honor guru
* Kesehatan: membangun 11 unit polindes dan 25 unit sarana air bersih

Rencana Selanjutnya Melihat keberhasilan tersebut, pada 2007 terdapat empat kabupaten lain yang tertarik untuk menerapkan P2SPP di daerah mereka. Dengan demikian, terdapat delapan kabupaten yang turut menyelenggarakan P2SPP ini, yakni: 

1. Batanghari, Jambi; 
2. Boyolali, Jawa Tengah; 
3. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;  
4. Ngada di NTT
5. Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan; 
6. Jombang, Jateng; 
7. Tabanan, Bali; dan 
8. Tapanuli Induk di Sumatera Utara
Informasi Lanjut: Pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk turut menerapka P2SPP di daerah masing-masing dapat berkoordinasi langsung dengan Tim Koordinasi PPK/ Ditjen PMD, Depdagri, melalui:
Sekretariat Nasional PPK (PNPM Mandiri Perdesaan)
Ditjen PMD - Depdagri
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta 12510
Tel. 021 79191648  Fax. 021 79196118
Email. ppkpmd@yahoo.com

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments

Key Performance Indicators PPK III

Pelaksanaan PPK III pada 2006 telah memenuhi hampir semua indikator yang telah ditentukan. Berikut rincian Key Performance Indicators (KPI) yang dicapai pada pelaksanaan PPK III pada tahun 2006.

KEY PERFORMANCE INDICATORS PPK3 TAHUN 2006

Key Performance Indicators PPK II

Pelaksanaan PPK II memenuhi indikator-indikator yang telah ditentukan. Berikut ini disajikan rincian Key Performance Indicators (KPI) yang dicapai pada pelaksanaan PPK II.

Capaian KPI PPK II

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments

Monitoring & Evaluasi

PPK/PNPM-Perdesaan bekerja di wilayah beresiko tinggi. Dalam memastikan penggunaan dana sesuai dengan semestinya, program menerapkan sistem pengawasan berlapis.
Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat.Pemantauan paling efektif adalah pemantauan oleh penerima manfaat program, yakni masyarakat. Program mengajak masyarakat terlibat langsung, memilih sendiri badan (komite) pemantau untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan proyek di lokasinya. Anggota dari komite pemantau juga turut mencek harga, penawaran, pasokan barang, manfaat kegiatan bagi masyarakat, pembukuan dan status kemajuan kegiatan.
Setiap Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di masing-masing desa berkewajiban melaporkan kemajuan kegiatan dan penggunaan dana program. TPK melaporkan minimal dua kali kepada masyarakat dalam forum “musyawarah pertanggungjawaban”. Program mewajibkan semua informasi terkait proyek harus diumumkan pada Papan Informasi di setiap desa.
Pemantauan oleh Pemerintah. Dana program merupakan dana publik, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai prinsip dan prosedur yang berlaku, memastikan dana tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Semua jajaran pemerintah (DPRD, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten, Bupati, Camat, PjOK) memiliki tanggung jawab sama untuk memantau pelaksanaan kegiatan program di wilayah masing-masing.
Pemantauan oleh Konsultan. Pemantauan kegiatan program tentunya merupakan tanggung jawab bersama konsultan dan fasilitator di berbagai jenjang. Para konsultan dan fasilitator melakukan kunjungan rutin ke lokasi kegiatan untuk memberikan pendampingan teknis dan supervisi.
Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Masalah. Masyarakat dapat secara langsung menyampaikan pertanyaan atau keluhan kepada fasilitator program, staff pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau langsung ke Pusat. PPK/ PNPM-Perdesaan membentuk Unit Penanganan Pengaduan & Masalah di tingkat pusat dan regional untuk mencatat dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat.
Pemantauan Independen oleh LSM/Jurnalis.PPK/ PNPM-Perdesaan bekerjasama dengan beberapa LSM yang cakap di setiap provinsi untuk melakukan pemantauan rutin secara independen. Program juga terus mengupayakan mengundang jurnalis untuk memantau, memberitakan dan menyiarkan berita mengenai temuan-temuan mereka di lapangan.
Kajian Keuangan dan Audit. Sejumlah pihak secara rutin melakukan pemeriksaan dan audit program, yakni:
1) BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), lembaga audit milik pemerintah. Setiap tahun BPKP mengaudit lima persen sampel kegiatan program.
2) Unit Pelatihan dan Supervisi Keuangan. Program memiliki staf khusus untuk melakukan supervisi dan pelatihan keuangan/ on-the-job training bagi Unit Pengelola Keuangan (UPK), TPK dan kelompok pemanfaat pinjaman ekonomi.
3) Misi Supervisi Bank Dunia. Bank Dunia bersama-sama Konsultan Manajemen Nasional PNPM-Perdesaan dan pemerintah melakukan misi supervisi per semester. Misi tersebut membantu identifikasi isu-isu manajemen dan mengevaluasi kemajuan program, mulai dari tingkat pusat hingga desa.
4) Audit Silang oleh Pelaku PPK di Desa/ Kecamatan. Para pelaku program di lapangan juga kerap melakukan audit silang antardesa atau antarkecamatan. Baik antardesa dalam satu kecamatan maupun kecamatan lain, atau antarkecamatan di satu kabupaten atau kabupaten berbeda. Audit meliputi kemajuan dan kualitas kegiatan, pengelolaan keuangan dan pembukuan. Audit silang ini efektif dalam menjaga konsistensi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan secara partisipatif oleh masyarakat, serta menjadi media saling bertukar pengalaman antarpelaku program.

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments

Pengelolaan PPK/ PNPM-Perdesaan

PPK/ PNPM-Perdesaan berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) sebagai instansi pelaksana (executing agency). Dalam membantu pengelolaan program secara nasional, dibentuk Tim Koordinasi (TK) yang terdiri dari Kantor Menko Kesra, Bappenas, Depdagri, Depkeu, dan Dep. Kimpraswil, di berbagai level pemerintahan. Di tingkat Kecamatan, Kepala Seksi PMD bertindak sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) program atau disebut Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PjOK).

 Struktur Manajemen PPK/ PNPM-Perdesaan

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments

Prinsip PPK

PPK menekankan beberapa prinsip sebagai berikut ini :
Transparansi. Setiap kegiatan program, pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, harus dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.
Keberpihakan pada Orang Miskin. Setiap kegiatan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dari kelompok kurang mampu.
Partisipasi/Pelibatan Masyarakat.Setiap kegiatan harus melibatkan masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu dan kaum perempuan. Partisipasi harus menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan. pelaksanaan, pelestarian, juga mengelolaan dan pengawasan/evaluasi. PPK memiliki mekanisme khusus untuk menampung aspirasi kaum perempuan, yakni Musyawarah Khusus Perempuan (MKP).
Kompetisi Sehat untuk Dana. Harus ada kompetisi sehat antardesa untuk menentukan alokasi penggunaan dana PPK.
Desentralisasi. PPK memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat keputusan mengenai jenis kegiatan, berdasarkan prioritas kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat banyak. Masyarakat diberi kewenangan untuk mengelolanya secara mandiri dan partisipatif.
Akuntabilitas.Masyarakat harus memiliki akses memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
Keberlanjutan.Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

Prinsip PNPM-Perdesaan

Prinsip PNPM-Perdesaan terdiri dari Prinsip-Prinsip PPK ditambah dengan beberapa prinsip lain yang merupakan penekanan terhadap prinsip-prinsip yang telah ada dan dilakukan sebelumnya dalam PPK atau PNPM-PPK, yakni:
Bertumpu pada Pembangunan Manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
Otonomi.Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
Desentralisasi.Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
Berorientasi pada Masyarakat Miskin.Semua kegiatan yang dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat.Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
Kesetaraan dan Keadilan Gender.Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
Demokratis.Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
Transparansi dan Akuntabel.Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif.
Prioritas.Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
Kolaborasi.Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
Keberlanjutan.Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments