SAMARINDA – Sebanyak 30 peserta dari 10 kabupaten se-Kaltim mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Hotel Radja Jalan Imam Bonjol, Samarinda.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kaltim  H Sofyan Helmi SH, MSi  mengatakan, rapat evaluasi kali ini sengaja mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  sebagai narasumber karena berkaitan dengan audit keuangan.
“Saya berharap rapat koordinasi ini bisa diikuti dengan maksimal, ke depan akan lebih baik lagi. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) akan terus berlanjut hingga 2014 mendatang,” tandas Sofyan, di sela rapat pada Sabtu dan Minggu (22/23/10).
Disebutkan,  PNPM-MPd ini kian berkembang karena bottom up planning, jadi program yang dilaksanakan benar-benar yang paling prioritas dan dikehendaki mayoritas warga, didukung pemerintah daerah dan provinsi, khususnya untuk mengurangi kemiskinan.
Transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan PNPM-MPd. Sehingga semua proses kegiatan program mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian wajib dilaksanakan secara terbuka. Tentunya melibatkan partisipasi masyarakat.
Salah satu indikator partisipasi masyarakat dalam pengawasan, lanjut Sofyan, adalah adanya pengaduan masalah dari masyarakat yang dikelola secara memadai.
“Masyarakat pun diminta menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan harapan masyarakat bisa mengambil keputusan secara musyawarah,” tegas Sofyan didampingi Ramayadi SE, Pejabat Pembuat Komitmen PNPM-MPd Provinsi Kaltim.
Contohnya, kata Sofyan, masalah di Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara. Masyarakat melaporkan oknum Fasilitator Kecamatan yang membawa kabur uang PNPM ke polisi. Kini kasusnya ditangani pihak berwajib dan si oknum masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron.
Secara terpisah, Koordinator PNPM-MPd Provinsi Kaltim Nurgani ST mengatakan, berdasarkan surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 414.2/3179/PMD tanggal 1 Agustus 2011 perihal penanganan kasus stagnan di PNPM-MPd 2011 hingga 15 Oktober lalu, kasus yang telah selesai progres penanganannya sebanyak 15 kasus stagnan dari 26 kasus stagnan yang tersebar di 10 kabupaten lokasi PNPM-MPd Kaltim.
Dijelaskan, berdasarkan surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 414.2/4810/PMD tertanggal 7 September 2011 perihal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPKP tahun anggaran 2011, hingga 17 Oktober lalu baru sebagian kabupaten yang menyerahkan dokumen penyelesaian temuan BPKP, yaitu Kabupaten Berau dan Nunukan. Sedang Kabupaten Bulungan dan Malinau masih dalam progres pencarian bukti-bukti dan dokumen, karena dokumen yang asli sudah dikirim ke BPKP Samarinda.
“Jadi, untuk temuan BPKP sudah tidak ada masalah. Hanya, menunggu dokumen yang lengkap dan dijadikan satu untuk dibuatkan surat Gubernur Kaltim,” kata Nurgani.(adv/ar)

Sumber : http://kaltimpost.co.id

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments

JAKARTA, — Karena dinilai cukup berhasil, alokasi anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terus ditingkatkan. Pada tahun 2012, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 10 triliun untuk program pemberdayaan itu. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebelum membuka Rapat Kerja Nasional Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011 dan persiapan Tahun Anggaran 2012 di Jakarta, Rabu (2/11/2011).
Pada tahun 2010, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diberikan kepada 4.791 kecamatan. Tahun ini, anggaran Rp 8,2 triliun dialokasikan untuk 5.020 kecamatan di 393 kabupaten/kota.
"Saya berharap besaran PNPM terus meningkat. Namun, prinsipnya jangan hanya sekadar terserap 100 persen, tetapi semua kegiatan yang dirumuskan harus berhasil baik," kata Gamawan.

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/11/02/12072648/Dana.PNPM.Naik.Jadi.Rp.10.Triliun

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments

Pada tanggal 11 April – 12 April 2002 para Top Eksekutif Internasional dari berbagai jenis perusahaan datang berbondong-bondong untuk menghadiri sebuah forum diskusi leadership yang diadakan oleh Harvard Business School. Rangkuman hasil diskusi tersebut diberi judul, “Does Spirituality Drive Success?” yang artinya, apakah spiritualitas bisa membawa seseorang pada keberhasilan?

Mereka sepakat menyatakan bahwa paham spiritualisme mampu menghasilkan lima hal yitu:

1. Integritas atau kejujuran
2. Energi atau semangat
3. Inspirasi atau ide dan inisiatif
4. Wisdom atau bijaksana, serta
5. Keberanian dalam mengambil keputusan.

Dalam buku laris The Milionaire Mind karya penulis Thomas Stanley, dijabarkan sebuah jajak pendapat yang diadakan dengan melibatkan 733 multimillionaire. Ketika diminta mengurutkan beberapa faktor yang dianggap paling berperan dalam keberhasilan seseorang, ia menyebutkan lima faktor yaitu:

1. Jujur kepada semua orang
2. Menerapkan disiplin
3. Bergaul baik dengan orang lain
4. Memiliki suami atau istri yang mendukung
5. Bekerja lebih giat daripada kebanyakan orang

Berdasarkan hasil survey internasional yang dilakukan oleh James M. Kouzes dan Barry Z. Pstner pada tahun 1987 dan 1993, mengenai karakter para CEO yang sukses, diterangkan bahwa pada umumnya mereka memiliki karakter sifat sebagai berikut: jujur, mampu memberi inspirasi, adil, suka mendukung, mampu bekerjasama, memiliki empati dan kepedulian, loyal danmandiri. Energi inilah yang telah berhasil mengangkat mereka menjadi CEO-CEO kelas dunia.

Institute Teknologi Carnegie telah menganalisa catatan tentang “kesuksesan” terhadap 10.000 orang, dan sampai pada kesimpulan bahwa :

1. 15% kesuksesan tercapai berkat latihan teknik, kemampuan berpikir pada otk dan keterampilan dalam bekerja, dan
2. 85% sukses diraih karena faktor-faktor kepribadian.

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments

Kirim Kritik dan Saran Via E-Mail :

Name:




Alamat:




Email:

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments

 

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah :

1. Tujuan Umum
   • Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
2. Tujuan Khusus
   • Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
   • Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
   • Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor)
   • Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
   • Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
   • Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
   • Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata sejak 2009 lalu. Hingga kini, sudah ada 569 desa yang dikembangkan menjadi desa wisata, dengan bantuan dana Rp 150 juta setiap desa.

"Pada 2012, Kemenparekraf menargetkan 960 desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata. Sementara tahun 2014, ditargetkan ada 2 ribu desa wisata. Tujuann ya, membentuk masyarakat yang sadar wisata. Masyarakat yang memahami potensi wisata di desanya sehingga dapat dimanfaatkan menjadi objek wisata," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Firmansyah Rahim , Senin (7/11/2011).

Awal mula PNPM Mandiri Pariwisata ini berjalan, ada 100 desa yang dikembangkan, dengan jumlah bantuan Rp 100 juta setiap desa. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan yang menunjang daya tarik wisata desa tersebut.

Menurut Firmansyah, belakangan ini banyak desa yang mengusulkan agar Kemenparekraf juga memberi pelatihan pemandu wisata dan pelatihan bahasa asing.

Kebutuhan setiap desa memang berbeda, tergantung potensi wisatanya. Dan inilah yang menjadi keunikan masing-masing desa, tegas Firmansyah.

Ada beberapa kriteria suatu desa dapat dijadikan desa wisata melalui PNPM Mandiri Pariwisata. Pertama, suatu desa memiliki potensi wisata, yang setidaknya memiliki aksesibilitas. Kedua, terdapat masyarakat miskin atau kurang mampu di suatu desa, sehingga memang layak untuk dibantu.

Ketiga, sudah ada aktivitas pariwisata di desa atau sekitar desa tersebut. Sementara kriteria lainnya adalah, memprioritaskan desa yang sudah menjalankan PNPM Mandiri di sektor lain, agar program tersebut bisa berintegrasi dengan sektor pariwisata.

Sumber : http://travel.kompas.com/

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments

Dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2012, bersama ini kami sampaikan Daftar
Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012. Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A 2012 untuk setiap daerah ditetapkan secara proporsional dengan tetap berpihak kepada masyarakat miskin
PNPM Mandiri T.A 2012 mencakup 6.680 kecamatan di Indonesia dan dilaksanakan oleh 4 (empat) program utama, yaitu:
1.    PNPM Mandiri Perdesaan mencakup 5.100 kecamatan
2.    PNPM Mandiri Perkotaan mencakup 1.151 kecamatan
3.    PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan mencakup 187 kecamatan
4.    PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah mencakup 237 kecamatan

Daftar Lokasi dan Alokasi (Daflok) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 dapat diunduh pada link di bawah ini :
A. Cover Buku
B. Pengesahan
C. Kata Pengantar
D. Daftar Isi
E. Penjelasan Daflok PNPM 2012
F. Daftar Lokasi dan Alokasi PNPM 2012 Seluruh Propinsi
G. Buku Daflok PNPM 2012 lengkap
Adapun Daftar Lokasi dan Alokasi (Daflok) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 untuk masing-masing propinsi adalah:

1. Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Propinsi Sumatera Utara
3. Propinsi Sumatera Barat
4. Propinsi Riau
5. Propinsi Jambi
6. Propinsi Sumatera Selatan
7. Propinsi Bengkulu
8. Propinsi Bangka Belitung
9. Propinsi Kepulauan Riau
10. Propinsi Lampung
11. Propinsi Banten
12. Propinsi DKI. Jakarta
13. Propinsi Jawa Barat
14. Propinsi Jawa Tengah
15. Propinsi DI. Yogyakarta
16. Propinsi Jawa Timur
17. Propinsi Bali
18. Propinsi Nusa Tenggara Barat
19. Propinsi Nusa Tenggara Timur
20. Propinsi Kalimantan Barat
21. Propinsi Kalimantan Tengah
22. Propinsi Kalimantan Selatan
23. Propinsi Kalimantan Timur
24. Propinsi Sulawesi Utara
25. Propinsi Sulawesi Tengah
26. Propinsi Sulawesi Selatan
27. Propinsi Sulawesi Tenggara
28. Propinsi Gorontalo
29. Propinsi Sulawesi Barat
30. Propinsi Maluku
31. Propinsi Maluku Utara
32. Propinsi Papua Barat
33. Propinsi Papua

Read more »

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

0 Comments